SLEMAN/ACEH TAMIANG — Menjelang Ramadhan, waktu bagi ribuan penyintas banjir bandang di Aceh Tamiang terasa berjalan lebih lambat daripada kalender. Di sejumlah titik pengungsian, tenda-tenda darurat masih menjadi peneduh utama; sebagian keluarga bertahan di ruang sempit, dengan kepastian yang menggantung: kapan bisa kembali hidup layak.

Dalam koordinasi yang mempertemukan PP KAGAMA, KAGAMA Aceh, dan tim UGM pada Rabu (4/2/2026), satu hal mengemuka: hunian sementara (huntara) perlu dipercepat agar warga tidak lagi melewati Ramadhan dan Idul Fitri dalam kondisi darurat. Target waktu tersebut telah dibicarakan bersama perangkat desa serta tokoh masyarakat setempat, yang berharap perpindahan ke huntara bisa berlangsung segera.

Relokasi Jadi Keniscayaan

Hasil asesmen menunjukkan dua lokasi utama: Kecamatan Tamiang Hulu dan Kecamatan Sekerak. Tantangan muncul dari kondisi lapangan: di Tamiang Hulu, kayu pascabanjir yang berserakan telah diakui pemilik lahan sehingga material huntara kayu menjadi sulit diimplementasikan. Sementara itu, di Sekerak, rencana relokasi tengah dipersiapkan sehingga huntara harus dibangun lebih dulu pada lokasi transisi sebelum hunian tetap tersedia.

Skala kebutuhannya pun mencolok. Survei mencatat 275 kepala keluarga, dengan 218 unit rumah rusak, sebagian besar rusak berat. Dalam konteks ini, huntara bukan sekadar “penampungan sementara”, melainkan jembatan hidup penting selama masa pemulihan. Sementara itu, berbagai laporan juga menunjukkan bahwa Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan permintaan huntara terbanyak—mencapai 13.000 unit..pdf)

Rilis BNPB menyebut sebagian huntara mulai dihuni dan sebagian lain dalam proses percepatan pembangunan. Huntara yang telah ditempati warga bahkan memiliki fasilitas komunal seperti musala, kamar mandi terpisah, dapur, hingga area cuci dan jemur.

Model Huntara UGM: Rumah Contoh dan Fasilitas Komunal

Dalam rapat, UGM dan KAGAMA menyepakati strategi berbasis prioritas: pembangunan rumah contoh (full facility) sebagai langkah awal sambil menunggu konsolidasi relawan serta penetapan lokasi final. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa kebutuhan hunian bersifat mendesak sementara sumber daya masih terbatas. [

Selain rumah contoh, usulan huntara berukuran lebih besar untuk kebutuhan komunal—seperti mushala atau ruang kegiatan warga—telah disiapkan melalui desain modular yang dapat dipindah dan dirakit ulang. Pendekatan modular ini dinilai sesuai dengan dinamika pemulihan Aceh Tamiang yang masih bergerak.

Ketersediaan pendamping menjadi syarat penting. Huntara tidak bisa berdiri tanpa relawan lapangan yang mampu mendampingi warga dalam pembangunan dan penataan lingkungan. Rekrutmen relawan menjadi salah satu tindak lanjut yang dibahas secara eksplisit.

Dari Donasi Alat hingga Diplomasi Kebijakan

PP KAGAMA menegaskan dukungan awal yang langsung menyentuh kebutuhan di lapangan: dua chainsaw, satu ketam, dan satu circular saw telah disiapkan sebagai peralatan perintis, disertai komitmen menyumbang tenaga relawan untuk membantu pekerjaan konstruksi.

Nezar Patria dari PP KAGAMA menegaskan bahwa fokus utama harus pada huntara. Hunian tetap (huntap) memiliki proses panjang: penentuan lahan, regulasi, hingga koordinasi lintas lembaga. Huntara, sebaliknya, adalah kebutuhan mendesak—tempat tinggal transisi untuk 1–2 tahun agar penyintas keluar dari tenda dan hidup lebih manusiawi.

Data BNPB memperkuat urgensi tersebut. Di Aceh Tamiang, pembangunan huntara berlangsung dengan dua skema: pembangunan langsung, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga dan mitra. Pemerintah menargetkan pembangunan huntara selesai menjelang Ramadhan.

Ruang Kolaborasi Lebih Panjang

Rapat koordinasi juga menegaskan bahwa kerja sama ini bukan proyek jangka pendek. MoU UGM–KAGAMA diperpanjang hingga 2030, memberi ruang bagi program jangka panjang, termasuk integrasi KKN, relawan mahasiswa, hingga asesmen desa berbasis data lapangan.

Meski demikian, satu catatan menjadi kunci: penentuan lokasi final huntara harus menunggu hasil asesmen tim teknis. Karena lokasi menentukan desain, biaya, dan jumlah unit yang dapat dibangun dari sumber daya yang tersedia.

Sebagai langkah lanjutan, rapat menyepakati pertemuan teknis tingkat operasional pada Kamis (5/2/2026) pukul 20.00 WIB, yang akan mempertemukan perwakilan teknis untuk memfinalisasi desain, lokasi, dan rencana kerja huntara.

Huntara adalah soal martabat

Di Aceh Tamiang, huntara bukan sekadar bangunan. Ia adalah ruang pemulihan martabat. Sebuah tempat bagi keluarga yang kehilangan rumah untuk menemukan kembali privasi, ketenangan, dan harapan. Bagi anak-anak, huntara adalah ruang aman untuk kembali belajar dan bermain tanpa ketakutan.

Ketika waktu mendesak dan kebijakan menuntut kerja cepat, kolaborasi seperti ini menjadi penanda harapan: bahwa ikhtiar bersama masih mungkin menjemput Ramadhan dengan kepastian—bukan dengan tenda.